Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.
Sementara itu, diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri.
Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri.
Peran dan fungsi humas pemerintah selama ini masih kalah kelas bila dibandingkan dengan public relations organisasi bisnis atau kalangan dunia usaha lainnya. Sadar bahwa humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis, gubernur mengharapkan agar aparatur kehumasan pemerintah sebisa mungkin lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar dunia kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
Pengertian Dan Tujuan Manajemen Humas
Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi humas akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya. Bahwa proses humas (tahapan fact finding, planning, communicating, evaluation). sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial.
Untuk keperluan pembahasan manajemen hubungan masyarakat, maka sementara manajemen itu dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari kelompok orang-orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
Dalam proses tersebut kita jumpai teknik-teknik dan koordinasi tertentu yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Proses ini pun mencakup fungsi-fungsi dasar dengan pendekatan analistik seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam melaksanakan manajemen (POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling).
Peran Manajer dan Hubungan Masyarakat
Dengan melihat proses peranan manajemen dan hubungan masyarakat (humas) dalam suatu organisasi yang sudah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa manajemen itu adalah upaya menyusun sasaran dan kerja sama melalui orang lain. Di samping itu, untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif dan agar pekerjaan terlaksana dengan baik. Fungsi dan tanggung jawab manajer humas hendaknya mengupayakan terjadinya hubungan yang lancar dan efektif antara semua bagian dalam perusahaan di satu sisi dan antara perusahaan itu dengan publik internal dan publik eksternal.
Staf humas harus menerapkan ketiga prinsip dasar fungsi hubungan masyarakat dan mampu secara objektif menanggapi pendapat dan sikap publik. Dengan demikian ia dapat memberi masukan pada pimpinan untuk menciptakan lingkungan usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan serta mampu bersaing.
Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, tiap staf humas harus mempelajari setiap langkah dan sasaran perusahaan. Memantau keadaannya sejauh mana langkah dan sasaran itu akan mempengaruhi lingkungan. Apakah pendapat umum terhadap langkah dan sasaran itu. Hasil pemantauan hari ini dibandingkan lagi dengan hasil pemantauan esoknya dan begitu seterusnya secara berkesinambungan.
Tanggung jawab khusus manajer hubungan masyarakat ialah mengelola stafnya agar setiap langkah selalu berlangsung efektif. Melaksanakan koordinasi pekerjaan agar jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang-tindih, mengawasi pekerjaan staf agar jangan menyimpang jauh dari perencanaan dengan metode kerja yang benar, alat kerja yang sesuai, dan informasi kerja yang tepat.
Penilaian dan hal-hal lain yang khas ada pada manajer hubungan masyarakat antara lain mungkin perlu penataran baru, penyaringan baru untuk mendapatkan tenaga inti atau diperlukannya penambahan tenaga yang berkualitas tertentu.
Kualitas yang khas pada manajer hubungan masyarakat ialah kemampuan menganalisis. Setiap anggota staf humas juga harus berkemampuan sebagai juru analisis. Manajer hubungan masyarakat harus pula bisa membenahi dirinya, dan menganggap dirinya mampu bekerja efektif tanpa perintah, karena manajer humas sendiri bukan mengurus bagian yang memberi perintah.
Manajer humas adalah bagian yang mewakili perusahaan terhadap publik dan mewakili publik pada perusahaan. Dengan demikian, tiap bagian lain dalam perusahaan itu tahu bahwa pimpinan puncak termasuk manajer humas tingkat dan bobotnya sama dengan rekan pimpinan puncak bagian lain. Manajer humas harus pula dapat menyajikan hasil evaluasi akurat tentang: Lingkungan, sikap dan pendapat publik, efektivitas manajemen humas, pengaruh tiap bagian yang harus dirasakan juga oleh manajer humas. Evaluasi tersebut meliputi ruang lingkup tugasnya manajer humas dalam rangka mengatur/memanfaatkan kegiatan internal dan eksternal.
Hubungan Masyarakat Unsur Pendukung Kegiatan Organisasi
Mengenai fungsi hubungan masyarakat untuk mendukung tujuan organisasi atau perusahaan. Humas sebagai bidang ilmu pengetahuan interdisipliner dapat memberikan jawaban, sejauh praktisinya mampu mengembangkan ilmu ini dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, untuk ini disajikan kembali berbagai definisi kehumasan, termasuk definisi yang disebut dengan Statement Mexico. Definisi ini mempertegas kedudukan Humas dalam jajaran ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Definisi ini kembali menggarisbawahi tugas Humas harus dilandasi dengan riset, konsultasi dengan pimpinan organisasi, program berencana dan tanggung jawab sosialnya. Juga disimpulkan adanya empat unsur pokok mengenai falsafah yang dikandung oleh humas.
Peranan humas untuk menanamkan sense of belonging pada publiknya dalam upaya untuk memenangkan tujuan organisasi, yang tentunya berlandaskan keterampilan humas agar dapat menyentuh persepsi publik sasaran. Hal ini harus dipahami bahwa dengan cara sistematis dan terencana akan dapat diraih dan dimenangkan sasaran pokok kegiatan humas untuk memenangkan dan meraih opini publik yang menguntungkan bagi organisasi. Semua ini bertitik tolak pada posisi humas sebagai unsur pendukung kegiatan organisasi.
Hubungan Masyarakat sebagai Pusat Informasi
Penguasaan informasi merupakan syarat mutlak bagi praktisi dalam mengemban tugasnya di dalam suatu organisasi, baik dalam hubungannya dengan pihak pimpinan, maupun dengan khalayak dalam, dan terlebih lagi dengan khalayak luar, informasi merupakan masukan yang harus dikuasai atau dimiliki.
Dalam hal ini kita mengacu pada proses pengalihan PR yang dirumuskan oleh Frank Jefkins, yang dengan jelas mengemukakan perlunya dijernihkan dulu berbagai masalah yang sedang dihadapi agar pelaksanaan kehumasan dapat berjalan dengan baik.
Semua ini tidak terlepas dari upaya untuk mengubah perilaku khalayak melalui dua jenjang, yaitu transforming role dan socializing role. Yang pertama dimaksudkan untuk mengubah perilaku publik, sementara yang kedua adalah hasil yang dapat diperoleh.
Dari uraian ini jelas bagi kita bahwa kerja humas tidak dapat ditangani sambil lalu, tetapi harus profesional sebagai suatu bidang ilmu. Kita kutip uraian Prof. Dr. Astrid Susanto mengenai bidang-bidang spesialisasi dalam kehumasan, yang dibagi dalam beberapa kelompok. Dari uraian ini jelas dapat kita simak masalah yang dihadapi praktisi terlalu banyak dan beragam, serta menuntut harus ada ketentuan.
Juga dikutip pendapat seorang pakar marketing, PR. Smith, tentang arti informasi dalam bidang militer dan marketing, bahwa informasi dapat menciptakan power. Dalam kaitan ini dikutip pula pendapat Jefkins tentang posisi praktisi dalam suatu organisasi yang merupakan mata, telinga dan suara dari perusahaan. Posisi ini harus berada pada jajaran pimpinan, dan hal ini sama dengan sudut pandang Ivy Lee pada permulaan abad ini.
“Humas harus tampil beda dan terus berkomitmen menyebarluaskan informasi ke masyarakat, karena tahun 2009 banyak event nasional yang akan digelar terutama Pemilu dan Pilpres,” ujarnya.
Keberadaan Humas menurutnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dan opini publik. Termasuk karena sejalan dengan tuntutan transparansi oleh masyarakat luas terhadap pelayanan pemerintah. Apalagi sebelumnya fungsi dan peran kehumasan telah dapat dirasakan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak lama.“Peranan humas ke depan harus lebih profesional lagi,” ujarnya.
Humas diharapkan bisa mewarnai semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Karena keberadaannya tidak terlepas dari tugas kehumasan dalam organisasi pemerintah daerah. “Termasuk harus bisa menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, bisa mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kepentingan publik (masyarakat), serta mengevaluasi program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik, “ paparnya. untuk selalu berkreasi dan berinovasi menemukan ide-idenya. Sebab dari ide dan kebijakannya itu, humas akan tumbuh dengan mengandalkan trend dan perkembangan dunia tehnologi informasi (IT).
Saat ini diakui atau tidak perkembangan era globalisasi telah menempatkan tekhnologi informasi ke dalam posisi yang strategis. “Teknologi informasi ini dapat mempercepat akselerasi penyebaran informasi dan memperoleh informasi kegiatan pemerintah dan langkah untuk mencapai terwujudnya good governance
